BI Suntik Pasar Uang Rp503,8 Triliun Hingga April
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas (QE) dengan suntikan Rp503,8 triliun sejak Januari hingga April 2020. Upaya tersebut dilakukan bank sentral demi menjaga nilai tukar rupiah dan likuiditas perbankan di tengah penyebaran virus corona.Gubernur…
BPJS Kesehatan Ungkap Syarat Pengajuan Klaim Covid-19
Jakarta, CNN Indonesia -- BPJS Kesehatan mendapat mandat dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit yang menangani pandemi Covid-19. Kepala Cabang Sorong, Ivan Ravian memaparkan kriteria pasien yang dapat mengklaim biaya perawatan, serta ketentuan yang berlaku."Untuk…
Sri Mulyani Kaji Opsi Tunda Pungut PPh 21 Tekan Dampak Corona
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkaji opsi penundaan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 demi menekan dampak meluasnya wabah virus corona di Indonesia. Penundaan pungutan pajak PPh 21 pernah dilakukan pada 2008-2009 ketika dunia sedang mengalami krisis moneter."Kita bisa…
E-Lapor
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu, dan tuntas. LAPOR! dikelola dan dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai saluran partisipasi masyarakat untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.
PPID
Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik. Melalui aplikasi PPID Kemendagri yang digunakan ini, badan publik dapat mempublikasi informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis.
Simaya
siMAYA merupakan aplikasi e-office yang telah disempurnakan dari aplikasi e-office sebelumnya. Aplikasi siMAYA telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah.